Zakat Produktif; Solusi Cerdas Atasi Kemiskinan

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. Al baqarah : 277)

Sudah tidak bisa dipungkiri lagi kalau di Indonesia sudah terlalu banyak jumlah keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan. Hal itu salah satu faktor utama banyaknya anak jalanan yang mengabaikan pendidikan mereka untuk ikut mencari uang demi menopang kebutuhan keluarga. Ironis memang, dimana Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai penduduk beragama Islam paling banyak. Padahal, agama Islam dengan sangat jelas dan tegas mengatur mengenai pemerataan kesejahteraan umat. Salah satu alat untuk mencapai pemerataan kesejahtaraan ini adalah zakat. Pada praktiknya distribusi zakat dapat bersifat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif dapat berupa bahan makanan pokok, sandang, dan lain-lain, sedangkan zakat produktif dapat berupa modal usaha, penyediaan sarana kesehatan gratis dan sekolah gratis untuk anak keluarga miskin. Agar para mustahik tersebut berdaya secara ekonomi, dan mampu bertahan pada jangka panjang, maka keberadaan program pendayagunaan yang dapat menjamin ketersediaan sumber pendapatan mustahik secara berkelanjutan, menjadi kebutuhan yang sangat vital dan urgen. Disinilah pentingnya program pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Melalui program tersebut, seorang mustahik tidak hanya diberikan ikan, yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, namun juga diberikan kail, yang bisa menjadi alat baginya untuk mendapatkan ikan-ikan lain dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga kebutuhan jangka panjangnya dapat terpenuhi. Istilah zakat produktif sendiri dapat ditemui dalam UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Penggunaan zakat untuk tujuan produktif bagi kepentingan pemberdayaan mustahik juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dikatakan bahwa Rasul SAW telah memberinya zakat dan menyuruhnya untuk mengembangkan dan menyedekahkannya lagi. Hadits tersebut memberi kita dua pelajaran. Pertama, dalam pengelolaan zakat, hendaknya ada proporsi dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha produktif bagi kepentingan mustahik. Kedua, orientasi utama pemberdayaan zakat adalah untuk mengubah status seorang mustahik menjadi muzakki.

Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu Fiqh Zakat, mengatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Secara makro, pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif mustahik di DKI Jakarta pada tahun 2010, menurut Irfan Syauql Beik. Phd (Staf Khusus Ketua Umum BAZNAS), ternyata mampu meningkatkan pendapatan rata-rata mustahik sebesar 22,71 persen. Sedangkan dari sisi kesenjangan, program zakat produktif mampu mengurangi ketidakseimbangan pendapatan antara kelompok 20 persen teratas masyarakat dan kelompok 40 persen terbawah masyarakat sebesar 0,57 persen.

Selain itu, jumlah kemiskinan mustahik juga dapat dikurangi sebesar 11,9 persen. Demikian pula halnya dengan tingkat kedalaman kemiskinan yang dapat direduksi secara signifikan, melalui penurunan rasio poverty gap dan income gap, masing-masing sebesar 24,11 persen dan 24,13 persen. Adapun untuktingkat keparahan kemiskinan, indeks Sen dan indeks FGT menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 28,26 persen dan 44,85 persen.

Ini membuktikan bahwa pemberdayaan mustahik melalui program zakat produktif, memiliki dampak positif terhadap penurunan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Mustahik pun menjadi lebih berdaya dan lebih mandiri pada jangka panjang. Tentu saja hal tersebut akan sangat membantu program pemerintah dalam memerangi kemiskinan di tanah air. Karena itu, integrasi zakat secara lebih dalam pada kebijakan ekonomi nasional, merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Allah Berfirman

 


Seruanmu memanggil nama-Ku
Adalah jawaban-Ku
Kerinduanmu pada-Ku
adalah pesan-Ku untukmu~~~


~~~Segala Upayamu untuk menggapai-Ku
      Pada hakikatnya adalah upaya-Ku menggapaimu


      Ketakutan dan cintamu~
      Adalah simpul untuk mendapati Aku


Dalam Keheningan yang mengelilingi setiap seruan;

"ALLAH"

Menanti seribu jawaban

"Disisnilah Aku"~~~

Gebyar Ekonomi Syariah 7 (The Best Sharia Economics Event)

Hay Guys....ada Info Menarik ni.......

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI mempersembahkan:
 
"ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP TALKSHOW"
Gebyar Ekonomi Syariah 7

 
Sabtu, 18 Mei 2013 pukul 08:00-selesai
 
di Gedung Teater Wisma Menpora, Senayan

Bersama: Valentino Dinsi, Ubadillah, Dadang Romansyah, Solihin Arafat
 
Dimeriahkan: Sharia Expo, Traditional Arts, The Theater of SEBI, Stand Up Comedy, dan Nasheed

HTM: IDR 50.000,- Kursi Terbatas!
 
Pendaftaran dengan format: IET (spasi) Nama Lengkap (spasi) Asal Instansi
 
Kirim ke Eha (0838 9391 5624) atau Ali (0898 5978 584)


More info on:
FB: Gebyar Ekonomi Syariah 7
Twitter: @ges7sebi

Cikal Bakal Asuransi Syari'ah di Indonesia "Mereka yang menggagas kita yang meneruskan" (Prologue)

Wawancara dengan Syakir Sula (pakar asuransi syariah Indonesia)
Majalah SHARING edisi 58 tahun V Oktober 2011





Kehadiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada era 1990-an membuat kebutuhan akan asuransi syari'ah juga muncul. selain itu kebutuhan pasar muslim akan asuransi syariah juga semakin memperkuat pertimbangan untuk membuka asuransi syariah.

Setelah BMI berdiri pada tahun 1992, tahun berikutnya pembahasan pembentukan asuransi syariah pun dimulai. Berawal dari seminar sehari "Asuransi Berdasarkan Syariah", diselenggarakan oleh tim pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993.

Selanjutnya beberapa lembaga yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan Abdi Bangsa, Majelis Ulama Indonesia, BMI dan sejumlah praktisi asuransi pun urung rembung untuk memprakarasai pembentukan PT Syarikat Takaful Indonesia (PT. STI) yang akhirnya berdiri pada 24 Februari 1994. Baru kemudian dua anak perusahaannya, yaitu Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum menyusul pada 25 Agustus 1995.

 Salah satu anggota tim yang turut serta membantu membentuk Takaful Indonesia adalah Muhammad Syakir Sula, yang juga mengawali karirnya di perusahaan tersebut dari agen sampai direksi. Syakir menuturkan setelah BMI berdiri ketika itu dirasakan ada yang kurang islami, karena operasional BMI tidak di back up oleh asuransi syari'ah. Menurutnya, saat itu BMI terpaksa menggunakan asuransi konvensional karena kondisi darurat, tidak ada asuransi syari'ah. hal itulah yang kemudian mendorong para ulama dan sejumlah tokoh untuk menginisiasi pembentukan asuransi syariah  di Indonesia. Syakir pun membagi kisahnya dimasa awal pembentukan Takaful Indonesia...
#to be continued____Part 2: Awal pembentukan Syarikat Takaful Indonesia

Kerangka Acuan Akuntansi Asuransi Syariah

(Materi Kuliah Akuntansi Asuransi Syariah 23 Maret 2013)

Kerangka Acuan Akuntansi Asuransi Syariah

1.       Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
3. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)
4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 (2010) tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan No. 36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa

Fatwa DSN

      Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah

      Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah

      Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

      Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah. Jakarta: DSN-MUI

AAOIFI

Ø  Financial Accounting Standard (FAS) No. 12: General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Insurance Companies

Ø  FAS No. 13: Disclosure of Bases for Determining and Allocating Surplus or Deficit in Islamic Insurance Companies

Ø  FAS No. 15: Provisions and Reserves in Islamic Insurance Companies

Ø  FAS No. 19: Contributions in Islamic Insurance Companies

Kerangka Konseptual Akuntansi Asuransi Syariah

•       Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi asuransi syariah

•       Kerangka Konseptual dimaksud:

–      Tujuan Laporan Keuangan

–      Karakteristik Usaha Asuransi Syariah

–      Pemakai dan Kebutuhan Informasi

–      Asumsi Dasar

Tujuan Laporan Keuangan Asuransi Syariah

•       Menyediakan informasi keuangan (posisi keuangan, pendapatan dan beban dana peserta, surplus (defisit) operasi dana peserta, kinerja pengelola yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan

•       Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha

•       Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab terhadap amanah atas dana peserta, pengelolaan resiko serta pengelolaan investasi

•       Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial

Karakteristik Usaha Asuransi Syariah

•       Implementasi prinsip syariah:

–      Tidak ada unsur MAGHRIB

–      Tidak ada unsur kezaliman

–      Tidak ada unsur mudharat

–      Tidak ada unsur haram

•       Kegiatan Asuransi Syariah (Fatwa No. 52):

–      Penghimpun dana tabarru’ (collector)

–      Manajer resiko (underwriter)

–      Pelayanan klaim (claim service)

–      Manajer investasi

–      Investor

–      Pengemban fungsi sosial

Pemakai dan Kebutuhan Informasi

•       Peserta asuransi

•       Pembayar ZIS

•       Dewan Pengawas Syariah

•       Pemakai LK Lembaga Keuangan Syariah umum (investor, masyarakat, karyawan, pemerintah, dsb.)

Asumsi Dasar

•       Going Concern

•       Dasar Akrual

•  Sesuai tujuan LK, penyusunan LK atas dasar akrual

• Perhitungan bagi hasil/alokasi surplus, LK disusun atas dasar kas (cash basis) pada sisi pendapatan dan dasar akrual (accrual basis) pada sisi biaya

a/n : Maya kurnia sari

PSAK 108 Tentang Asuransi Syariah

(Materi Kuliah Asuransi Syariah 25 Maret 2013)

 

Ruang Lingkup

•       Diterapkan untuk transaksi asuransi syariah

–      Kontribusi peserta

–      Alokasi surplus/defisit underwriting

–      Penyisihan teknis

–      Cadangan dana tabarru’

•       Entitas Asuransi Syariah:

–      Asuransi umum syariah

–      Asuransi jiwa syariah

–      Reasuransi syariah

–      UUS dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional

Karakteristik

•       Konsep sharing risk diantara peserta

•       Premi adalah milik peserta secara kolektif dan d isajikan dalam laporan surplus devisit underwriting

•       Prinsip dasar: ta’awuni dan takafuli

•       Akad: tabarru’ antar peserta dan tijari antara peserta dan pengelola

•       Premi dapat berupa kontribusi atau kontribusi dan investasi

•       Sumber dana tabarru’ à donasi, hasil investasi, akumulasi cadangan surplus underwriting

•       Pembayaran klaim dari dana tabarru’

Definisi  dari istilah-istilah dalam PSAK 108

•  Cadangan dana tabarru’ adalah cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola.

•       Dana peserta adalah semua dana baik berupa dana tabarru’ maupun dana investasi.

•     Klaim yang masih dalam proses (outstanding claims) adalah jumlah beban penyisihan untuk klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.

•    Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (claim incurred but not reported) adalah jumlah penyisihan untuk klaim yang terjadi, tetapi belum dilaporkan sampai akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.

•    Kontribusi (contribution) adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujrah.

•   Kontribusi yang belum menjadi hak (unearned contributions) adalah bagian kontribusi yang diterima oleh entitas pengelola pada periode berjalan, tetapi periode asuransinya meliputi satu atau lebih periode mendatang. Oleh karena itu, bagian kontribusi tersebut tidak diakui pada periode berjalan.

•      Kontribusi yang sudah menjadi hak (earned contributions) adalah bagian dari kontribusi kontrak asuransi yang diakui pada periode berjalan.

•  Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak (unearned contributions provision) adalah jumlah penyisihan untuk memenuhi risiko yang timbul pada periode yang akan datang.

Pengakuan dan Pengukuran

•       Pengakuan Awal

–      Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru’ dalam dana peserta.

–      Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai:

(a) dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah; dan atau     

(b)   kewajiban jika menggunakan akad wakalah.

–      Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujrah, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat.

–    Bagian kontribusi untuk ujrah/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’.

•            Pengukuran setelah Pengakuan Awal

–      Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru’

–      Penyisihan Teknis (Technical Provision)

–      Cadangan Dana Tabarru’

Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru

•       Penetapan besaran surplus underwriting dana tabarru’ tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen:

a)      seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru’;

b)  sebagian sebagai cadangan dana tabarru’ dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta; atau

c)  sebagian sebagai cadangan dana tabarru’, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas asuransi syariah.

•    Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana tabarru’.

•       Surplus underwriting dana tabarru’ yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca.

•     Pinjaman qardh dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’ diakui pada saat entitas pengelola menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan

Perlakuan Akuntansi atas Defisit Tabarru’                             

•     Defisit tabarru’ artinya dalam ekuitas pemegang polis terjadi saldo surplus yang negatif atau saldo surplus pada posisi debet.

•   Pinjaman oleh perusahaan diberikan bukan untuk mengkreditkan saldo surplus tetapi melainkan sebagai ‘bantuan cash flow’ dari dana pengelola kepada dana pemegang polis.

Penyisihan Teknis (Technical Provision)

•       Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri dari: 

  (a) Penyisihan kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang (penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak). 

 (b) Klaim yang masih dalam proses yaitu jumlah penyisihan atas ekspektasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi 

(c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.

·         Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’.

·         Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:

(a)  Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian.

(b) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasian tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangkan bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan.

(c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan dan metode statistik.

Cadangan Dana Tabarru’

•       Cadangan dana tabarru’ digunakan untuk:

(a)   menutupi defisit yang akan terjadi di periode mendatang; dan

(b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (class of business) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

•   Cadangan dana tabarru’ diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehatihatian (deemed prudent) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana tabarru’.

•       Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana tabarru’ yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas surplus underwriting dana tabarru’.

Penyajian

•       Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta” dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas asuransi syariah disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada pengelola” dalam laporan perubahan dana tabarru’.

•       Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca.

•       Dana tabarru’ disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca

•       Cadangan dana tabarru’ disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabarru’.

Pengungkapan

•       Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait kontribusi, tetapi tidak terbatas pada:

(a)   Kebijakan akuntansi untuk:

(i)     kontribusi yang diterima dan perubahannya;

(ii)    pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya

(b)   Piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan reasuransi;

(c)    Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi;

(d) Jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk bagian risiko dan ujrah dari total kontribusi per jenis asuransi;

(e)   Kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting dana tabarru’

(f)     Jumlah pinjaman (qardh) untuk menutup defisit underwriting (jika ada).

•       Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait dengan dana investasi, tetapi tidak terbatas pada:

(a)    Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta;

(b)  Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.

•       Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait penyisihan teknis, tetapi tidak terbatas pada:

(a)    Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);

(b)   Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.

•       Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan dana tabarru’, tetapi tidak terbatas pada:

(a)    Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana tabarru’;

(b)  Perubahan cadangan dana tabarru’ per jenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);

(c)   Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana tabarru’ jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas;

(d)   Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi surplus underwriting.

•       Entitas asuransi syariah mengungkapkan aset dan kewajiban yang menjadi milik dana tabarru’.

a/n : Maya kuria sari