“Sesungguhnya
orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan
menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. Al
baqarah : 277)
Sudah tidak bisa dipungkiri lagi kalau
di Indonesia sudah terlalu banyak jumlah keluarga yang berada dibawah garis
kemiskinan. Hal itu salah satu faktor utama banyaknya anak jalanan yang
mengabaikan pendidikan mereka untuk ikut mencari uang demi menopang kebutuhan
keluarga. Ironis memang, dimana Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai
penduduk beragama Islam paling banyak. Padahal, agama Islam dengan sangat jelas
dan tegas mengatur mengenai pemerataan kesejahteraan umat. Salah satu alat
untuk mencapai pemerataan kesejahtaraan ini adalah zakat. Pada praktiknya
distribusi zakat dapat bersifat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif dapat
berupa bahan makanan pokok, sandang, dan lain-lain, sedangkan zakat produktif
dapat berupa modal usaha, penyediaan sarana kesehatan gratis dan sekolah gratis
untuk anak keluarga miskin. Agar para mustahik tersebut berdaya secara ekonomi, dan mampu
bertahan pada jangka panjang, maka keberadaan program pendayagunaan yang dapat
menjamin ketersediaan sumber pendapatan mustahik secara berkelanjutan, menjadi
kebutuhan yang sangat vital dan urgen. Disinilah pentingnya program
pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Melalui program tersebut, seorang
mustahik tidak hanya diberikan ikan, yang biasanya digunakan untuk memenuhi
kebutuhan sesaat, namun juga diberikan kail, yang bisa menjadi alat baginya
untuk mendapatkan ikan-ikan lain dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga
kebutuhan jangka panjangnya dapat terpenuhi. Istilah
zakat produktif sendiri dapat ditemui dalam UU No 38/1999 tentang Pengelolaan
Zakat.
Penggunaan zakat untuk tujuan produktif
bagi kepentingan pemberdayaan mustahik juga terjadi di zaman Rasulullah SAW.
Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, dari Salim bin Abdillah bin Umar,
dikatakan bahwa Rasul SAW telah memberinya zakat dan menyuruhnya untuk
mengembangkan dan menyedekahkannya lagi. Hadits tersebut memberi kita dua
pelajaran. Pertama, dalam pengelolaan zakat, hendaknya ada proporsi dana yang
digunakan untuk mengembangkan usaha produktif bagi kepentingan mustahik. Kedua,
orientasi utama pemberdayaan zakat adalah untuk mengubah status seorang
mustahik menjadi muzakki.
Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang
fenomenal, yaitu Fiqh Zakat, mengatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan
membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk
kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga
akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.
Secara makro, pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif
mustahik di DKI Jakarta pada tahun 2010, menurut Irfan Syauql Beik. Phd (Staf Khusus Ketua Umum BAZNAS), ternyata mampu
meningkatkan pendapatan rata-rata mustahik sebesar 22,71 persen. Sedangkan dari
sisi kesenjangan, program zakat produktif mampu mengurangi ketidakseimbangan
pendapatan antara kelompok 20 persen teratas masyarakat dan kelompok 40 persen
terbawah masyarakat sebesar 0,57 persen.
Selain itu, jumlah kemiskinan mustahik juga dapat dikurangi
sebesar 11,9 persen. Demikian pula halnya dengan tingkat kedalaman kemiskinan
yang dapat direduksi secara signifikan, melalui penurunan rasio poverty gap dan
income gap, masing-masing sebesar 24,11 persen dan 24,13 persen. Adapun
untuktingkat keparahan kemiskinan, indeks Sen dan indeks FGT menunjukkan
penurunan masing-masing sebesar 28,26 persen dan 44,85 persen.
Ini membuktikan bahwa pemberdayaan
mustahik melalui program zakat produktif, memiliki dampak positif terhadap
penurunan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Mustahik pun menjadi lebih
berdaya dan lebih mandiri pada jangka panjang. Tentu saja hal tersebut akan
sangat membantu program pemerintah dalam memerangi kemiskinan di tanah air.
Karena itu, integrasi zakat secara lebih dalam pada kebijakan ekonomi nasional,
merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
